PILKADA SERENTAK -
Hari ini, Rabu, 9 Desember, merupakan saat yang bersejarah. Untuk pertama
kalinya di Indonesia, diadakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara
bersamaan di 32 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, dan melibatkan 829 pasangan
calon. Mendengar kata pilkada mungkin kata itu sudah tidak asing lagi bagi kita.
Kali ini pilkada yang dilaksanakan bukanlah pilkada yang biasa kita laksanakan
selama lima tahun sekali dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, dan
Walikota melaikan Pilkada ini dilaksanakan secara bersama di 32 provinsi.
Pilkada Serentak ini akan di adakan kembali ketika pemilihan umum di tahun
2018, jadi masa pemerintahan yang sudah habis akan di gantikan sementara masa
jabatanya sampai Pilkada Serentak ini di laksanakan dan keluar sebagai
pemenang.
Membahas tentang
Pilkada ini adalah salah satu ajang dimana partai politik (Parpol) untuk
berlomba dalam mencari pandangan kepada masyarakat untuk mendapatkan jumlah
masa dan suara yang lebih besar nantinya. Tidak jarang beberapa acara yang di
adakan dari berbagai Parpol untuk menarik perhatian masyarakat. Contohnya saja
acara yang berlatar belakang Agama yang di jadikan sebagai beground, acara yang
benuansa dangdutan, yang bernuansa rekreasi, pergerakan pembangunan, dan masih
banyak lainya. Suara rakyat itu bisa di ibaratkan sebagai suara perwakilan
Tuhan yang begitu sakral dan menentukan segalanya. Maka dari itu melihat
pemimpin yang terpilih saat ini itu adalah cerminan wajah masyarakat yang
memilihnya, jangan heran kalau pemimipin bangsa ini banyak yang korupsi
dikarnakan masyarakat yang memilih pemimpin tesebut menghamba kepada kekuasaan
uang yang di berikan. Saat ini masih banyak menjumpai masyarakat yang kurang
faham dengan permainan seperti ini yang banyak terjadi sebelum menjelang
Pilkada, terkait dalam acara yang di selenggarakan oleh Parpol. Secara tidak
langsung suara masyarakat dibeli dengan beragam acara yang di selenggarakan
oleh parpol dan ini adalah proses tebentuknya siklus yang tidak mencerdaskan secara
politik kepada masyarakat. Meski tidak banyak diantaranya masih ada yang
mengambil cara Golput.
Kembali ke pilkada
serentak untuk laporan saya kali ini mengenai pilkada yang ada di kab. Malang kec.Dau. saya memang tidak
mendapatkan bukti kecurangan yang terjadi ketika pelaksanaan pilkada di kec.Dau.
tetapi dalam laporan ini saya akan mengulas beberapa pergerakan yang di lakukan
kepada pasangan calon beserta parpolnya sebelum pilkada serentak ini di
laksanakan. Pilkada serentak di kab.Malang mempunyai tiga pasang Calon Bupati
Kab.Malang.
Dafarar Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2015
1. RENDRA
KRESNA (CALON BUPATI)
SANUSI (CALON WAKIL BUPATI)
(Partai politik usulan – Partai
Golongan Karya, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Dan Partai Demokrat.)
2. DEWANTI
RUMPOKO (CALON BUPATI)
MASRIFAH HADI (CALON WAKIL BUPATI)
(Partai Politik Usulan – PDIP.)
3. NURCHOLIS (CALON
BUPATI)
MUHAMMAD MUFIDZ (CALON WAKIL BUPATI)
(Partai Politik Usulan – none.)
TPS :
4 DAN 5
DUSUN : -
KEC/DESA : DAU /
JETAK
KAB. :
MALANG
Ketiga pasangan di atas
mempunyai gerakan gerakan khusus untuk mencari suara di masyarakat sebelum
Pilkada Serentak. Saya mengambil contoh kepada Pasangan pertama. Pasangan
pertama ini menarik perhatian masyarakat dengan beberapa gerakan pembangunan di
sekitar Desa Jetak, Kec Dau. Kab. Malang. Adapun pergerakan pembangunan mereka
dengan memperbaiki dan membangun jembatan di desa jetak kec. Dau. Peresmian
jembatan ini min satu miggu sebelum Pilkada Serentak. Pasangan pertama ini
sebelumnya sudah menjabat sebagai Bupati Kabupatn Malang, dan sekrang ini
kembali mencalonkan untuk kedu kalinya. Jadi tidak di herankan lagi kalau
permainan ini sudah di konsep jauh hari sebelum pilkada serentak ini di adakan.
(pembangunan jembatan sekaligus memperbaiki jalan di Desa Jetak Kec.Dau
Kab. Malang.)
Ini adalah gambar salah
satu pembangunan dan pemerbaikan jalan di desa tersebut. Pandangan masyarakat
kepada pasangan calon bupati ini memang sudah bagus di mata masyarakat.”saya sanagt senang dengan jabatan pak Rendra
Dan Wakilnya selama menjabat sebagai Bupati Kab. Malang dan Kami selaku
masyarakat Tidak Menerima Suapan apapun Yang di berikan,” Ujar salah
seorang masyarakat yang berkediaman di dekat TPS.
